Ciptapangan
Ciptapangan
SIGN IN ACCOUNT
Email / NIK:
Password:
 Remember my login ID
Forgot Your Password?


Job Application Form
Job Application Form
CURRENCY
Currency Buy Rate Sell Rate
USD 14,441.00 14,441.000
AUD 10,277.30 10,277.300
HKD 1,840.36 1,840.360
MYR 3,313.82 3,313.820
NZD 9,435.71 9,435.710
NOK 1,552.60 1,552.600
GBP 18,163.55 18,163.550
SGD 10,456.86 10,456.860
CHF 14,934.53 14,934.530
JPY 11,205.48 11,205.480
MMK 7.80 7.800
INR 188.65 188.650
KWD 47,199.06 47,199.060
PKR 77.80 77.800
PHP 276.38 276.380
LKR 41.73 41.730
THB 421.54 421.540
BND 10,475.47 10,475.470
EUR 15,293.07 15,293.070
CNY 2,184.72 2,184.720
KRW 11.47 11.470
Last update: 11/05/22 13:07:11
1 troy oz

=

  31.10 gram
1 US bushel (bu)

=

  35.24 liter
1 barrel (bbl)

=

158.97 liter

Ciptapangan Visitor
Investor Ragukan Hukum Indonesia!
posted by admin on 24/01/11

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengingatkan, ketidakpastian penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum, politik dan demokrasi di Indonesia,secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional.

Menurutnya, perhatian publik saat ini tertuju pada penegakan dan penyelesaian kasus hukum. "Masalah-masalah ini jadi complain (investor), tapi kami bilang bahwa kami sedang melakukan pembenahan," ungkapnya di Jakarta.

Dia mengakui, persoalan yang berhubungan dengan politik,demokrasi, penegakan hukum, serta korupsi, secara tidak langsung berimbas pada sektor lain, termasuk perekonomian nasional. Kendati membaik, indeks pemberantasan korupsi (IPK) Indonesia yang masih rendah menjadi salah satu indikator belum tercapainya pembangunan nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kerja nasional di awal 2011 juga mengakui bahwa persoalan korupsi menghambat perekonomian nasional. "Persoalan perizinan, korupsi, juga memengaruhi capaian perekonomian kita. IPK kita tahun 2009 di level 2,8. Target kita mengejar level lima di tahun 2014.Apa yang menjadi persoalan harus diselesaikan agar target bisa dikejar," tegasnya.

Dia yakin, jika IPK Indonesia meningkat dan persoalan berkaitan dengan kepastian hukum selesai, kondisi perekonomian nasional akan semakin baik. Sebab, pelaku usaha dengan sendirinya menaikkan level kenyamanan iklim usaha di Indonesia. Armida mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari solusi yang lebih efektif dalam mengelola persoalan nasional.

Dengan demikian, persoalan bangsa tidak dibiarkan berlarut-larut dalam proses penyelesaiannya. "Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri, maka kita mencoba melibatkan pihak lain,baik lembaga internasional maupun non-government organization,”imbuhnya.

Sumber okezone.com

Previous News     |      Next News

Related News


Current Rating: 0.000 (0 users)

Rate this news:



Online Pooling